Jangan Berhenti di Janji, Karang Taruna Minta Komitmen Pemdes Bunder Dibuktikan

suaraharianpublik.id [INDRAMAYU] – Audiensi Karang Taruna Desa Bunder dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Bunder terkait tiga persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepastian. Meski sejumlah respons dan komitmen telah disampaikan pemerintah desa, pertemuan tersebut menyisakan kekecewaan karena tidak menghasilkan berita acara kesepakatan tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.

Ketua Karang Taruna Desa Bunder, Alfris Kurniawan, menyampaikan bahwa audiensi tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni kedisiplinan perangkat desa, ketegasan terhadap persoalan tarif penggunaan mesin combine saat panen, serta keberpihakan pemerintah desa dalam mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

Soroti Kedisiplinan Perangkat Desa
Persoalan pertama berkaitan dengan kedisiplinan pamong atau perangkat desa. Karang Taruna meminta Pemdes Bunder melakukan evaluasi terhadap kehadiran dan pelaksanaan tugas perangkat desa.

Dalam audiensi, kepala desa disebut menyampaikan komitmen pemberian teguran atau surat peringatan (SP) apabila perangkat desa tercatat alfa lebih dari lima kali dalam satu bulan.

Apabila pada bulan berikutnya pelanggaran serupa masih terjadi, pemerintah desa menyampaikan kemungkinan pemberhentian sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Karang Taruna, persoalan kedisiplinan aparatur desa bukan sekadar masalah absensi, melainkan menyangkut tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat.

Persoalan Tarif Combine, Pemuda Minta Ketegasan
Tuntutan kedua menyangkut penggunaan mesin combine dalam kegiatan panen raya.
Karang Taruna mengungkapkan, sebelumnya telah ada kesepakatan antara pihak penyedia combine dan petani mengenai tarif sebesar Rp100.000 per bau lahan sawah.

Namun, dalam pelaksanaannya muncul keluhan mengenai mekanisme penarikan biaya yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karang Taruna menilai pemerintah desa perlu hadir untuk memastikan persoalan tersebut tidak merugikan petani.

Menanggapi tuntutan itu, Pemdes Bunder menyampaikan rencana penyusunan regulasi atau Peraturan Desa (Perdes) yang akan dibahas kembali melalui musyawarah.
Meski demikian, hingga audiensi berakhir belum terdapat keputusan konkret yang dapat dijadikan pegangan bersama.

UMKM Lokal Jangan Sampai Kehilangan Ruang
Tuntutan ketiga berkaitan dengan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik masyarakat setempat.
Karang Taruna menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melarang ataupun menutup usaha milik pihak lain, termasuk warung Madura yang beroperasi di Desa Bunder.

Namun, mereka meminta pemerintah desa memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku, sekaligus memperhatikan keberlangsungan pelaku UMKM lokal.

Pemdes disebut akan menindaklanjuti keluhan dengan meminta laporan dari sejumlah pelaku UMKM setempat. Bahkan, muncul wacana pengumpulan tanda tangan pelaku UMKM sebagai bagian dari penyampaian aspirasi.

Tanpa Berita Acara, Komitmen Dipertanyakan
Di balik sejumlah respons pemerintah desa, Alfris Kurniawan mengaku kecewa karena hasil audiensi tidak dituangkan dalam berita acara kesepakatan tertulis yang ditandatangani Kuwu dan perwakilan Karang Taruna.
Menurutnya, dokumen tertulis sangat penting agar setiap komitmen yang disampaikan dalam forum audiensi memiliki kejelasan, termasuk mengenai bentuk tindak lanjut, tanggung jawab, dan waktu pelaksanaannya.

Terlebih, persoalan kedisiplinan perangkat desa telah menghasilkan pembahasan mengenai mekanisme pemberian sanksi. Sementara tuntutan terkait combine dan UMKM masih sebatas rencana tindak lanjut.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa hasil audiensi hanya berhenti pada penyampaian janji tanpa kepastian realisasi.
Karang Taruna menginginkan agar seluruh hasil pembahasan tidak sekadar menjadi catatan lisan, tetapi dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bentuk komitmen bersama yang dapat dievaluasi.

Pada prinsipnya, audiensi merupakan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun, dialog yang baik semestinya menghasilkan tindak lanjut yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, masyarakat menunggu pembuktian.
Tiga persoalan yang telah disampaikan Karang Taruna Desa Bunder membutuhkan jawaban nyata, bukan sekadar respons dalam forum pertemuan.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak cukup dibangun melalui janji, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan, transparansi, konsistensi, dan tindakan nyata.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Desa Bunder maupun pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Berita Terkait

Pemdes Babakanjaya Melaksanakan Pelatihan Ketahanan Pangan Dengan Kelompok Tani Dan Pembagian Bibit Benih Padi

Senin, 30 Desember 2024 | 14:30:00 1567 views

desa Babakanjaya musim tanam sudah berjalan diberbagai wilayah kelompok tani dan disambut ceria tampak tidak ada kendala,masih hal yang umum adanya hama tikus menjadi Hal yang harus dikendalikan

Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun

Minggu, 29 Desember 2024 | 05:15:00 1532 views

Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun

Ardiansyah Ketua Dekopin Kota Cilegon Hadiri Rekonsiliasi Dan Pemilihan Ketum Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 14:04:00 1482 views

Dekopin Gelar Musyawarah Nasional (Munas)

Masjid Al-Falah Talang Jawa Terima Wakaf/Hibah Mobil Ambulans dari Dra. Hj. Oktoryani.

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:07:00 4369 views

Lurah Kelurahan Pasar 3 Desiana, S.E., turut menyampaikan apresiasinya atas pemberian wakaf ini.

Kodim 0616 Indramayu Luncurkan Program Gizi Gratis bagi Kesehatan Ibu dan Anak

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:41:00 1534 views

Dalam rangka mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, Kodim 0616 Indramayu melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui