WABUP DAN KADISDIKBUD LAHAT SATU SUARA: STOP PUNGLI, JAGA INTEGRITAS PENDIDIKAN

Senin, 27 April 2026 | 16:56:00 WIB

NASIONAL

178 Kali

Penerbit : Redaksi 7

Laporan : Ali/Mam

LAHAT — Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat memberantas pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, H. Niel Aldrin, SE., MAP., hal itu disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-47 SMPN 1 Kota Agung, Kabupaten Lahat.

Di hadapan dewan guru, Widia Ningsih mengingatkan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjaga integritas dan menghentikan segala bentuk pungli. Ia menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar, mulai dari pemindahan jabatan hingga pemberhentian.

“Jangan sampai ada pungli. Di era kepemimpinan kami, praktik seperti itu tidak ada tempat. Kami haramkan pungli di lingkungan pendidikan. Jika ada laporan disertai bukti, pasti kami tindak tegas,” ujar Widia Ningsih.

Wabup juga menyinggung kasus sebelumnya, di mana seorang kepala sekolah dipindahkan karena terbukti meminta imbalan berupa emas terkait jabatan. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat ditoleransi dan menjadi peringatan keras bagi seluruh tenaga pendidik.

Widia Ningsih menegaskan, pengangkatan kepala sekolah di masa kepemimpinannya murni berdasarkan kualitas dan kompetensi, bukan karena setoran atau praktik tidak terpuji lainnya.

Terkait kegiatan sekolah seperti perpisahan, ia mempersilakan pihak sekolah mengajukan proposal kepada wali murid, dengan catatan tidak mematok nominal dan tidak bersifat memaksa. Langkah ini untuk mencegah beban berlebih pada orang tua siswa yang kondisi ekonominya beragam.

“Silakan mengajukan proposal, tetapi jangan menentukan harga. Jangan sampai ada siswa yang terbebani atau merasa terintimidasi,” tegasnya.

Widia Ningsih juga menyoroti praktik pengumpulan dana dari orang tua siswa untuk pembangunan fasilitas sekolah, seperti pagar. Ia menegaskan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat.

“Jika ada pembangunan sekolah menggunakan uang masyarakat, itu tidak dibenarkan. Itu tanggung jawab pemerintah. Sampaikan melalui proposal resmi, akan kami realisasikan sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.

Di akhir arahannya, Wabup mengajak seluruh tenaga pendidik bersama-sama mewujudkan dunia pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas pungli demi terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan berintegritas di Kabupaten Lahat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, H. Niel Aldrin, S.E., M.A.P., menyatakan siap menjalankan arahan Wakil Bupati Lahat secara tegas dan konsisten.

“Kami di Disdikbud Lahat satu garis dengan arahan Ibu Wakil Bupati. Tidak ada ruang untuk pungli di sekolah. Saya instruksikan seluruh kepala sekolah, guru, dan jajaran untuk menjaga integritas. Apabila ditemukan bukti pungli, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas sesuai aturan,” tegas Niel Aldrin saat ditemui awak media.

Niel Aldrin menambahkan, pihaknya akan memperkuat pengawasan internal dan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat. “Laporkan jika ada pungli. Identitas pelapor kami lindungi. Disdikbud Lahat berkomitmen menjaga marwah pendidikan. Kepala sekolah yang terbukti main-main akan kami evaluasi langsung, termasuk rekomendasi pencopotan jabatan,” pungkasnya.

(Ali/SMSI Lahat).