PLT BUPATI MUARA ENIM BERSAMA ANGGOTA DPR RI DAN DPD RI HADIRKAN HARAPAN DI BUNGA DESA

MUARA ENIM - Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) kembali digelar. Kali ini di Kantor Desa Payabakal, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Senin (2/11). Kegiatan ini dirangkaikan dengan agenda Reses Anggota DPR RI dan DPD RI.

Mengusung tema "Membara - Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera", acara tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komisi XI H. Wahyu Sanjaya, SE., MM didampingi Hj. Eva Susanti, SE., MM, Plt. Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si, Plt. Ketua TP PKK Ir. H. Ahmad Yani, M.Si, serta sejumlah Anggota DPRD Muara Enim Dapil Gelumbang Raya.

Dalam sambutannya, Camat Gelumbang Candra menyambut baik pelaksanaan Bunga Desa. Ia langsung menyoroti persoalan persampahan di kecamatan dengan jumlah penduduk 54 ribu jiwa tersebut.

"Pihak kecamatan akan segera bersurat untuk memohon bantuan bak amrol di Kecamatan Gelumbang," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota DPR RI dan DPD RI. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi angin segar bagi daerah.

Sumarni menegaskan, tujuan utama Bunga Desa adalah untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan menyerap aspirasi.

Di hadapan Anggota DPR RI, Sumarni juga mengungkapkan kondisi roda pemerintahan yang menghadapi keterbatasan anggaran akibat efisiensi, namun berkomitmen tetap menjalankan program prioritas.

"Terkait Karhutla, pemerintah terus berupaya. Ada juga permasalahan di mana wilayah desa-desa kami masuk kawasan hutan, padahal sudah banyak pemukiman warga. Kami mohon bantuan agar ini bisa ditata ulang," kata Sumarni.

Ia juga berharap program strategis nasional yakni pembangunan jalan tol dapat berlanjut dan terealisasi.

"Saat ini Muara Enim sudah memiliki 5 flyover. Kemacetan berjam-jam saat kereta api melintas kini teratasi. Mudah-mudahan pembangunan jalan tol dapat terealisasi," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI H. Wahyu Sanjaya mengaku hadir karena penasaran dengan program Bunga Desa. Kehadirannya sekaligus dalam rangka masa reses.

Wahyu mengabarkan terkait persoalan kawasan hutan yang dikeluhkan Plt. Bupati. Ia menjelaskan, DPR RI baru saja mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang pada 22 September 2026 lalu.

Menurut Wahyu, UU tersebut menjadi landasan hukum baru untuk menyelesaikan kebuntuan konflik agraria, terutama konflik masyarakat yang berada di atas kawasan hutan maupun aset negara.

"UU Reforma Agraria baru saja disahkan. Hak-hak adat dan hak komunal masyarakat kini diakui. Desa-desa yang masuk kawasan hutan harus dikeluarkan dengan bersurat, urus batasnya. Ini harus segera dirapikan administrasinya," tegas Wahyu.

Wahyu menambahkan, UU tersebut mengatur 15 substansi penting, mulai dari roadmap reforma agraria, penyelesaian konflik agraria kontemporer, hingga pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai lembaga khusus di bawah Presiden.

Pada acara tersebut juga digelar sesi dialog yang disampaikan para kepala desa dan anggota BPD selaku perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Usai sesi dialog, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM milik warga Desa Payabakal  dan pemerintah kecamatan oleh Plt. Bupati bersama Anggota DPR RI, DPD RI, dan rombongan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis, meliputi bantuan alat berat dari DLH ke UPTD persampahan, bantuan tunai dari Anggota DPR RI dan DPD RI, bantuan bibit dan pupuk pertanian, serta kendaraan operasional desa untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa, dan berbagai bantuan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muara Enim, perwakilan Polres Muara Enim, Camat, Danramil Gelumbang, para Kepala Desa se-Kecamatan Gelumbang, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Selain dialog dan penyerahan bantuan, kegiatan Bunga Desa ini juga menghadirkan pelayanan publik langsung bagi masyarakat, berupa perekaman dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta layanan cek kesehatan gratis.

Berita Terkait

Operasi Lilin 2024/2025: Jasa Raharja Turunkan 2.000 Personel Siaga, Nataru Aman dan Terkendali!

Jumat, 27 Desember 2024 | 21:13:00 1492 views

Operasi Lilin 2024/2025: Jasa Raharja Turunkan 2.000 Personel Siaga, Nataru Aman dan Terkendali!

Praktik Ilegal Pengisian BBM Solar di Jambi, Bukti Kebijakan Belum Tegas

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:37:00 1442 views

Catatan Mahmud Marhaba

Rivan A. Purwantono Dirut Jasa Raharja Siap Amankan Mobilitas 110 Juta Pergerakan pada Natal dan Tahun Baru 2024/2025

Rabu, 25 Desember 2024 | 16:54:00 1372 views

Rivan A. Purwantono Dirut Jasa Raharja Siap Amankan Mobilitas 110 Juta Pergerakan pada Natal dan Tahun Baru 2024/2025

Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024, Jasa Raharja Sampaikan Komitmen Dukung Upaya Strategis Seluruh Stakeholder

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:42:00 1422 views

Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024, Jasa Raharja Sampaikan Komitmen Dukung Upaya Strategis Seluruh Stakeholder

KONI Jakarta Gelar Rakor, Menuju Persiapan Pelatda 2025

Minggu, 22 Desember 2024 | 23:41:00 1571 views

KONI Jakarta terus bergerak usai pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024, KONI bersama seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) menggelar konsolidasi