Mantan PJ Bupati Lahat Tinggalkan Kesan Meresahkan, Diduga Nonjobkan Empat Pejabat Eselon 2 Tanpa Prosedur
Selasa, 23 Juli 2024 | 19:36:00 WIB
DAERAH
4548 Kali
Lahat, suaraharianpublik.id - Aneh, Diakhir masa jabatannya beberapa waktu lalu, Mantan Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi rupanya meninggalkan kesan meresahkan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lahat, terutama di kalangan pejabat eselon 2.
Kabar tersebut tentunya sudah Viral, baik di Medsos maupun Puluhan Media online dan lain nya, diduga, sebelum dilantik menjadi Pj Bupati Banyuasin oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, Senin (22/7/2024) lalu, Muhammad Farid, diduga telah mengeluarkan SK penonaktifan Jabatan alias lakukan non job kepada Empat Kepala OPD di Pemkab Lahat. antara lain Dinas PU PR, BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Lahat. Selasa (23/7/2024).
Kondisi ini jelas buat heboh dan resah kalangan ASN Pemkab Lahat. Apalagi kabarnya, SK yang dikeluarkan oleh Muhammad Farid tersebut tidak melalui prosedur yang ada. Alias, pencopotan secara paksa, tanpa ada alasan yang jelas. Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017, Junto PP nomor 17 tahun 2020 tentang management PNS.
Menanggapi kabar tersebut, ketika awak media melansir pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat, Drs M Aries Farhan MSi, melalui Kabid Mutasi dan Promosi Aparatur, Agus Nurmansyah, dimana pihaknya baru mendengar informasi tersebut. Apalagi hingga saat ini, tidak ada berkas ataupun SK terkait pemberhentian jabatan ke empat pejabat eselon 2 tersebut.
"Dalam pasal 144, ada delapan item pemberhentian jabatan PNS. Dari delapan item itu, selain mengundurkan diri, harus ada izin dari KASN. Meskipun itu permintaan Bupati, tetap harus sesuai prosedur, apa alasannya harus diberhentikan dari jabatan," ujarnya.
Sedangkan Dalam PP tentang management PNS, proses awal untuk pemberhentian jabatan PNS, harus melalui pihaknya, kemudian pihaknya bawa ke KASN. Sahnya produk administrasi, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Mulai dari syarat prosedural dan syarat substantif. Jika tidak dipenuhi, SK yang dikeluarkan tersebut dianggap cacat, bisa diproses hukum melalui PTUN.
"Tidak ada usulan itu masuk ke kita. Jika SK tidak ditanda tangani, artinya belum bisa dijalankan, tapi bisa jadi tengah proses. Untuk pencopotan tanpa ada alasan yang jelas, ya tidak bisa. Tidak bisa semena-mena, ada prosedur yang mengaturnya," tegasnya.
Terkait Munculnya isu tersebut, tentu membuat ASN jajaran Pemkab Lahat jadi penasaran, apa alasan mantan Pj Bupati Lahat keluarkan SK tersebut. Apalagi selama Muhammad Farid menjabat, keempat kepala OPD tersebut dinilai loyal dan mampu menjalankan tugas juga tanggungjawabnya dengan baik.
Keputusan yang diambil Muhammad Farid, seolah menunjukkan jati dirinya sebenarnya, yang suka lakukan perbuatan sewenang-wenang, dibalik pencitraan yang selama ini terlihat.
"Iya memang ada, tidak atau apa alasannya," ucap Kepala Dinas PU PR, Mirza Azhari, dengan singkat, ketika ditanya terkait kebenaran kabar tersebut.
Berita Terkait
Pemdes Babakanjaya Melaksanakan Pelatihan Ketahanan Pangan Dengan Kelompok Tani Dan Pembagian Bibit Benih Padi
Senin, 30 Desember 2024 | 14:30:00 215 views
desa Babakanjaya musim tanam sudah berjalan diberbagai wilayah kelompok tani dan disambut ceria tampak tidak ada kendala,masih hal yang umum adanya hama tikus menjadi Hal yang harus dikendalikan
Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun
Minggu, 29 Desember 2024 | 05:15:00 182 views
Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun
Ardiansyah Ketua Dekopin Kota Cilegon Hadiri Rekonsiliasi Dan Pemilihan Ketum Baru
Sabtu, 28 Desember 2024 | 14:04:00 170 views
Dekopin Gelar Musyawarah Nasional (Munas)
Masjid Al-Falah Talang Jawa Terima Wakaf/Hibah Mobil Ambulans dari Dra. Hj. Oktoryani.
Jumat, 27 Desember 2024 | 11:07:00 2937 views
Lurah Kelurahan Pasar 3 Desiana, S.E., turut menyampaikan apresiasinya atas pemberian wakaf ini.
Kodim 0616 Indramayu Luncurkan Program Gizi Gratis bagi Kesehatan Ibu dan Anak
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:41:00 168 views
Dalam rangka mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, Kodim 0616 Indramayu melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui
Artikel Terpopuler | 2024
KMS Ali Siliwangi: Hj Lidyawati, Pilihan Terbaik Untuk Kabupaten Lahat
POLITIK
2024-10-31 21:30:46 6584 views
Kegiatan Dapur Masuk Sekolah Kodam II/Sriwijaya Di Wilayah Kodim 0404/Muara Enim Berjalan Lancar
TNI
2024-10-18 19:29:45 5940 views
Tim Garda HDCU-Berlian Resmi Terbentuk, Ayeng ; Siap Berjuang Tanpa Batas Menuju Menang
POLITIK
2024-09-09 23:36:45 5454 views