
Insiden Doorstop Jambi: Humas Seharusnya Jadi Mitra, Bukan Penghalang
Sabtu, 13 September 2025 | 15:55:00 WIB
OPINI
103 Kali
Opini oleh Wahyu Jati Syawaludin
(Ketua DPD PJS Jambi)
Suaraharianpubik.id- PERISTIWA penghalangan wartawan saat melakukan wawancara cegat (doorstop) dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Mapolda Jambi, Jumat (12/9/2025), menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang pejabat humas kepolisian, yang sejatinya berperan sebagai mitra pers, justru tampil menjadi penghalang bagi kerja-kerja jurnalistik?
Insiden ini tidak bisa dianggap sepele. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara jelas menjamin kemerdekaan pers dan melindungi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya. Ketika seorang wartawan dihalangi, apalagi oleh lembaga yang seharusnya menghormati hukum, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kebebasan individu, melainkan marwah demokrasi.
Humas seharusnya menjadi pintu dialog, bukan tembok penghalang. Kehadirannya dibutuhkan untuk menjembatani kepolisian dengan publik, salah satunya melalui media massa. Jika humas justru bersikap represif terhadap jurnalis, maka fungsi komunikasi publik institusi itu akan runtuh dan kepercayaan masyarakat kian terkikis.
Insiden di Jambi menunjukkan betapa pentingnya semua pihak memahami bahwa pers adalah pilar demokrasi. Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial, dan kerja jurnalistik bukan ancaman, melainkan mitra strategis dalam membangun keterbukaan informasi. Tindakan menghalangi doorstop bukan hanya keliru secara etika, tetapi juga dapat dikategorikan melawan hukum.
Sementara Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba dalam percakapannya melalui telpon menegaskan bahwa PJS berdiri di garda depan membela kebebasan pers. Mahmud mendukung penuh langkah DPD PJS Jambi yang meminta Kapolda memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan insiden serupa tidak terulang di kemudian hari.
Saya percaya, kepolisian sebagai institusi penegak hukum tidak boleh anti-kritik atau anti-keterbukaan. Justru, dalam era demokrasi, sinergi antara pers dan kepolisian menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang benar, transparan, dan dapat dipercaya.
Aneh jika humas yang seharusnya menjaga komunikasi malah berubah menjadi aktor penghalang. Apakah ini sekadar salah prosedur atau ada motif lain? Jawaban itu hanya bisa diperoleh melalui klarifikasi resmi dari Kapolda Jambi. Yang jelas, pers tidak boleh dibungkam, apalagi dihalangi dengan cara-cara yang mencederai hukum dan demokrasi.


Berita Terkait

Refleksi Akhir Tahun 2024, Oleh: Mahmud Marhaba (Ketum DPP PJS)
Senin, 30 Desember 2024 | 13:17:00 195 views
PJS Menuju Masa Depan Cemerlang
Firdaus Hasbullah : Pemimpin Visioner yang Mengguncang Kabupaten PALI Menuju Kemajuan !
Minggu, 29 Desember 2024 | 18:45:00 202 views
Firdaus Hasbullah : Pemimpin Visioner yang Mengguncang Kabupaten PALI Menuju Kemajuan !

Bahaya Gas Amonia PT Pusri Picu Iritasi Pernapasan Hingga Kerusakan Paru-paru
Jumat, 27 Desember 2024 | 03:16:00 360 views
Bahaya Gas Amonia PT Pusri Picu Iritasi Pernapasan Hingga Kerusakan Paru-paru

Akhir Tahun 2024, H. Nopianto : Memimpin Dengan Hati, Penggerak Aspirasi Masyarakat Sumsel
Jumat, 27 Desember 2024 | 04:02:00 243 views
Akhir Tahun 2024, H. Nopianto : Memimpin Dengan Hati, Penggerak Aspirasi Masyarakat Sumsel

Pilkada Indramayu Makin Panas, Kata Syaefudin, Calon Wakil Bupati Indramayu
Minggu, 03 November 2024 | 12:56:00 222 views
Dinamika politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Indramayu saat ini, diduga telah menimbulkan gelombang konflik antar pendukung, di antara penyebabnya adalah maraknya pemberitaan dan postingan di sosial media (Sosmed) yang bersifat provokatif






Artikel Terpopuler | 2024

KMS Ali Siliwangi: Hj Lidyawati, Pilihan Terbaik Untuk Kabupaten Lahat
POLITIK
2024-10-31 21:30:46 6828 views

Kegiatan Dapur Masuk Sekolah Kodam II/Sriwijaya Di Wilayah Kodim 0404/Muara Enim Berjalan Lancar
TNI
2024-10-18 19:29:45 6172 views

Seringnya Mati Lampu, Ali Pinta PJ Bupati Berikan Rekom Cepat Ganti Pimpinan PLN Lahat
NASIONAL
2024-11-08 17:05:26 5700 views