Dugaan Setoran Rp8 Juta Dana Irpom Disorot, Pesan WA Diduga Mantan Lurah Singgung Integritas Wartawan
Jumat, 20 November 2026 | 10:11:00 WIB
DAERAH
39 Kali
Suaraharianpublik.id[INDRAMAYU]– Dugaan pungutan dana kebersamaan sebesar Rp8 juta per kelompok tani (Poktan) dalam pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, memunculkan polemik baru.
Persoalan yang semula berkaitan dengan dugaan pungutan dalam program pemerintah tersebut kini melebar setelah beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp di grup Poktan Kecamatan Kroya. Pesan yang diduga dikirim mantan lurah berinisial Udin itu memuat pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.
Polemik ini bermula ketika Ketua DPC Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, meminta klarifikasi kepada petugas lapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Tati Hartati, pada Jumat (6/11/2026).
Dalam komunikasi tersebut, Tati menyampaikan bahwa berdasarkan pengecekan kepada kelompok tani, pihaknya tidak menemukan adanya pungutan. Ia juga menyebut DKPP telah menerbitkan surat edaran yang melarang praktik tersebut.
"Saya konfirmasi ke kelompok tidak ada pungutan seperti yang diberitakan, Pak. Dinas sudah dari awal mengeluarkan surat edaran terkait larangan hal tersebut. Mangga konfirmasi ke kelompoknya saja, Pak," demikian pernyataan Tati melalui pesan singkat.
Namun, polemik belum berhenti. Tangkapan layar percakapan WhatsApp yang kemudian beredar justru memunculkan persoalan baru.
Dalam pesan yang diduga ditulis mantan Lurah Udin tersebut, terdapat kalimat "media kurang sajen" serta tudingan bahwa wartawan yang melakukan konfirmasi tidak membutuhkan uang bensin, melainkan mengincar nominal lebih besar.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sikap pihak-pihak yang terlibat dalam merespons kerja jurnalistik, terutama ketika wartawan berupaya meminta penjelasan atas dugaan persoalan penggunaan atau penarikan dana dalam program pemerintah.
Klaim Rekaman dan Persoalan Legalitas Vendor
Ketua DPC PJS Indramayu, Rastim Kenaji, membantah bahwa pemberitaan yang dilakukannya didasarkan pada kepentingan pribadi.
Ia mengklaim memiliki rekaman suara seorang ketua kelompok tani di Desa Tanjungkerta yang menurutnya mengakui adanya permintaan atau setoran dana kebersamaan sebesar Rp8 juta.
Meski demikian, klaim tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk pemeriksaan konteks percakapan, identitas pihak yang berbicara, serta tujuan dan alur dana yang dimaksud.
Selain dugaan pungutan, Rastim juga mempertanyakan kelengkapan legalitas badan usaha penyedia jasa pengeboran dalam proyek Irpom Tahap II.
Ia mengaku hendak meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak DKPP terkait dokumen legalitas rekanan tersebut.
Namun, menurut Rastim, upaya konfirmasi lanjutan melalui WhatsApp kepada Tati Hartati tidak lagi dapat dilakukan karena nomor yang bersangkutan diduga telah memblokir kontaknya.
"Ketika saya mintai keterangan tambahan terkait legalitas vendor pengeboran tersebut, nomor WhatsApp Tati Hartati tidak bisa dihubungi lagi. Diduga nomor WhatsApp saya diblokir," ujar Rastim, Kamis (19/11/2026).
Transparansi Program dan Hak Jawab
Dugaan pungutan dalam program pemerintah perlu dijelaskan secara terbuka. Apabila benar terdapat permintaan dana di luar ketentuan, perlu diketahui siapa yang meminta, atas dasar apa, ke mana dana tersebut disalurkan, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, pihak terkait juga memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diuji.
Hingga berita ini diterbitkan, mantan Lurah Udin belum memberikan klarifikasi mengenai keaslian pesan WhatsApp maupun maksud pernyataannya. Tati Hartati dan DKPP Kabupaten Indramayu juga masih perlu memberikan penjelasan mengenai dugaan pungutan serta legalitas penyedia jasa pengeboran.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan. Sebab, program pemerintah yang menggunakan anggaran negara bukan hanya harus terlaksana secara administratif, tetapi juga wajib terbebas dari praktik yang berpotensi merugikan kelompok tani.
Berita Terkait
Pemdes Babakanjaya Melaksanakan Pelatihan Ketahanan Pangan Dengan Kelompok Tani Dan Pembagian Bibit Benih Padi
Senin, 30 Desember 2024 | 14:30:00 1639 views
desa Babakanjaya musim tanam sudah berjalan diberbagai wilayah kelompok tani dan disambut ceria tampak tidak ada kendala,masih hal yang umum adanya hama tikus menjadi Hal yang harus dikendalikan
Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun
Minggu, 29 Desember 2024 | 05:15:00 1608 views
Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun
Ardiansyah Ketua Dekopin Kota Cilegon Hadiri Rekonsiliasi Dan Pemilihan Ketum Baru
Sabtu, 28 Desember 2024 | 14:04:00 1550 views
Dekopin Gelar Musyawarah Nasional (Munas)
Masjid Al-Falah Talang Jawa Terima Wakaf/Hibah Mobil Ambulans dari Dra. Hj. Oktoryani.
Jumat, 27 Desember 2024 | 11:07:00 4447 views
Lurah Kelurahan Pasar 3 Desiana, S.E., turut menyampaikan apresiasinya atas pemberian wakaf ini.
Kodim 0616 Indramayu Luncurkan Program Gizi Gratis bagi Kesehatan Ibu dan Anak
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:41:00 1602 views
Dalam rangka mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, Kodim 0616 Indramayu melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui
Artikel Terpopuler | 2024
KMS Ali Siliwangi: Hj Lidyawati, Pilihan Terbaik Untuk Kabupaten Lahat
POLITIK
2024-10-31 21:30:46 9334 views
Kegiatan Dapur Masuk Sekolah Kodam II/Sriwijaya Di Wilayah Kodim 0404/Muara Enim Berjalan Lancar
TNI
2024-10-18 19:29:45 8546 views
Seringnya Mati Lampu, Ali Pinta PJ Bupati Berikan Rekom Cepat Ganti Pimpinan PLN Lahat
NASIONAL
2024-11-08 17:05:26 8058 views