Dijanjikan Gaji Rp25 Juta di Korea Selatan, Warga Indramayu Diduga Jadi Korban TPPO, Dua Perempuan Tersangka
Jumat, 20 November 2026 | 20:37:00 WIB
HUKUM
23 Kali
suaraharianpublik.id [INDRAMAYU] – Janji bekerja di Korea Selatan dengan gaji Rp25 juta per bulan justru berujung masalah bagi seorang warga Kabupaten Indramayu. Alih-alih memperoleh pekerjaan, korban berusia 48 tahun itu dipulangkan dari Korea Selatan setelah diamankan petugas imigrasi setempat karena persoalan dokumen.
Dalam kasus ini, Satreskrim Polres Indramayu, Polda Jawa Barat, menetapkan dua perempuan berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus, Jumat (20/11/2026).
Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, kasus bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalan, korban kemudian diperkenalkan kepada tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.
Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau housekeeping dengan gaji Rp25 juta per bulan. Kontrak kerja ditawarkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang.
Untuk proses penempatan, korban diminta membayar Rp55 juta. Tersangka juga menjanjikan proses keberangkatan secara resmi dan cepat.
Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi. Korban kemudian menyerahkan dokumen persyaratan dan membayar biaya penempatan secara bertahap melalui S untuk diteruskan kepada SN.
Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, selama proses tersebut, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.
Pada 23 September 2026, korban dijemput SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.
Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.
Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama sekitar tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026. Ironisnya, biaya kepulangan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban.
Menurut penyidik, hingga pengungkapan perkara dilakukan, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan penempatan kerja tersebut.
Dari hasil penyidikan sementara, polisi menduga kedua tersangka memperoleh keuntungan dari proses perekrutan dan penempatan korban. S disebut menerima keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN diduga memperoleh Rp10 juta.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua kartu identitas tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium berwarna putih.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman pidana dalam perkara tersebut, sebagaimana disampaikan kepolisian, mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar untuk dugaan TPPO. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
Selain proses hukum, Polres Indramayu menyiapkan langkah pemulihan hak korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Polres Perkuat Pencegahan TPPO
Di sisi pencegahan, Polres Indramayu mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada calon pekerja migran melalui sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.
Edukasi tersebut telah menjangkau 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.
Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), termasuk penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.
Wakapolres Indramayu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perekrut, keabsahan dokumen, dan prosedur penempatan pekerja migran.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Laporan dapat disampaikan melalui Layanan Polisi 110 atau kanal Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa proses penempatan pekerja migran ke luar negeri harus dilakukan melalui jalur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik perekrutan ilegal.
Berita Terkait
Mobil Advokat dibakar OTD, APH diminta Sigap Tangkap PelakuĀ
Selasa, 05 November 2024 | 18:29:00 3809 views
Aksi Kriminal yang meresahkan masyarakat.
Pelatihan Jurnalistik PJS, Mencetak Wartawan Berkualitas
Kamis, 17 Oktober 2024 | 22:29:00 1368 views
Didorong oleh semakin banyaknya wartawan siber yang tidak terafiliasi dengan organisasi pers seperti PWI, AJI, atau IWO, organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) lahir untuk menaungi para jurnalis yang bekerja di media online
Meski Baru Dua Tahun Terbentuk, DPC PJS Pelalawan Jadi Pelopor Sertifikasi Wartawan Kompeten
Kamis, 17 Oktober 2024 | 22:50:00 1380 views
Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar oleh DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Pelalawan menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kualitas jurnalis lokal. Bertempat di Hotel Dika Raya
Mencari Keadilan, Kuasa Hukum Erwen Minta Kapolda Usut Kasus Penganiayaan
Kamis, 29 Agustus 2024 | 17:30:00 1725 views
Mencari Keadilan, Kuasa Hukum Erwen Minta Kapolda Usut Kasus Penganiayaan
Kejaksaan Negeri Dengan BRI Cabang Muara Enim Tanda Tangani MoU Bidang DATUN
Kamis, 25 Juli 2024 | 17:13:00 4220 views
kejaksaan Negeri Muara Enim
Artikel Terpopuler | 2024
KMS Ali Siliwangi: Hj Lidyawati, Pilihan Terbaik Untuk Kabupaten Lahat
POLITIK
2024-10-31 21:30:46 9334 views
Kegiatan Dapur Masuk Sekolah Kodam II/Sriwijaya Di Wilayah Kodim 0404/Muara Enim Berjalan Lancar
TNI
2024-10-18 19:29:45 8546 views
Seringnya Mati Lampu, Ali Pinta PJ Bupati Berikan Rekom Cepat Ganti Pimpinan PLN Lahat
NASIONAL
2024-11-08 17:05:26 8058 views