Kejari Indramayu Terus Dalami Dugaan Penyimpangan Keuangan Perumdam TDA Rp 2 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 20:28:00 WIB

HUKUM

103 Kali

Penerbit : Redaksi 5

Laporan : M Nurdiansyah

Suaraharianpublik.id[INDRAMAYU]– Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu memastikan tetap mendalami dugaan penyimpangan keuangan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu (TDA) senilai Rp 2 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Endang Darsono, SH, MH, menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditentukan delik hukumnya.

“Perkara dugaan penyalahgunaan keuangan oleh Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu masih kami tindak lanjuti. Saat ini masih dilakukan pendalaman,” ujar Endang Darsono, Rabu (7/1/2026).

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan transfer dana Rp 2 miliar dari Perumdam TDA ke rekening PT Berkah Ramadhan Sejahtera (BRS) melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Perusahaan tersebut dinilai tidak memiliki hubungan kerja sama atau kontrak usaha dengan Perumdam TDA.

Direktur Utama Perumdam TDA Nurpan, SE, M.Si mengakui adanya transfer tersebut. Namun, ia menyatakan dana itu telah ditarik kembali dan kemudian dialihkan ke PT TNS sesuai ketentuan kontrak investasi. Selain itu, Perumdam TDA juga telah melunasi kewajiban pembayaran air curah kepada PDAM Kabupaten Kuningan.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur fraud atau dugaan tindak pidana korupsi, mengingat adanya aliran dana ke perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan daging dan disebut tidak berkaitan dengan operasional PDAM.

Tokoh politisi Indramayu Efendi menyebut dugaan transaksi mencurigakan tersebut telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ia juga mengungkap bahwa Kejari Indramayu telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada 27 November 2025 dan telah memanggil sejumlah pejabat Perumdam TDA untuk dimintai keterangan.

Hingga kini, Kejaksaan Negeri Indramayu menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.